Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Tugas Berat Prabowo dalam Memperkuat Sektor Pertanian Indonesia

Tugas Berat Prabowo dalam Memperkuat Sektor Pertanian Indonesia
Prabowo Subianto (kiri)
BARMOEL NEWS, Jakarta - Pada periode pemerintahan 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dihadapkan dengan tantangan besar dalam memperbaiki sektor pertanian dan mengatasi isu ketahanan pangan. Tugas ini menjadi semakin berat mengingat gempuran impor pangan, dampak perubahan ekstrem iklim, serta berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani.

Komitmen Prabowo dalam Sektor Pertanian

Prabowo Subianto
Prabowo Subianto
Sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih pada Pemilu 2024, Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pertanian. Ia menugaskan jajaran kerjanya untuk mendukung Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Persoalan pangan sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, mengingat 75% pengeluaran warga miskin digunakan untuk makanan. Harga pangan yang semakin mahal dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan dari Maret 2013 hingga Maret 2024, meskipun ada kenaikan pada beberapa periode akibat kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta orang, menurun sebesar 0,68 juta dibandingkan Maret 2023. Dalam dokumen visi dan misinya, Prabowo telah merancang program swasembada pangan yang disebut Asa Cita 2, sebagai langkah untuk menghadapi persoalan kemandirian dan ketahanan pangan.

Tingginya Angka Impor Pangan

Angka Impor Pangan
Angka Impor Pangan 2019-2023
Impor pangan Indonesia pada 2023 mencapai angka yang mengkhawatirkan. Data BPS mencatat impor bahan pangan Indonesia sebesar US$ 13,8 miliar atau sekitar Rp 223,97 triliun, meningkat 5,3% dibandingkan 2022. Impor terbesar adalah gandum dan meslin dengan nilai US$ 3,68 miliar, diikuti oleh gula, beras, dan kedelai.

Nilai impor beras melonjak 785,5% dibandingkan 2022, dengan volume impor mencapai 3,06 juta ton pada 2023. Impor terbesar berasal dari Thailand dan Vietnam. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan yang masih tinggi, terutama untuk komoditas yang sebenarnya bisa ditanam di dalam negeri.

Penurunan Jumlah Petani dan Penyempitan Lahan

Penurunan Jumlah Petani dan Penyempitan Lahan
Salah satu persoalan utama dalam ketahanan pangan Indonesia adalah menurunnya jumlah petani dan menyempitnya lahan pertanian. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) turun 7,45% dari 2013, sementara jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) meningkat 8,74%. Namun, jumlah petani milenial hanya mencapai 21,93% dari total petani di Indonesia, menunjukkan minat generasi muda yang rendah untuk bekerja di sektor pertanian.

Data BPS juga menunjukkan mayoritas petani memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar, dan luas lahan baku sawah nasional menyusut dari 8,07 juta hektar pada 2009 menjadi 7,46 juta hektar pada 2019. Penyempitan lahan ini disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk pemukiman, industri, dan infrastruktur lainnya.

Program Food Estate: Pro dan Kontra

Program Food Estate
Program Food Estate di Papua
Program food estate yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo untuk menambah lahan pertanian menuai pro dan kontra. Program ini bertujuan menjadikan lumbung pangan nasional agar pasokan makanan dalam negeri tidak mengalami kekurangan. Namun, program ini dinilai gagal dan menyajikan data tidak valid. Kritik juga muncul terkait dampak lingkungan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan program.

Upaya Prabowo-Gibran untuk Ketahanan Pangan

Upaya Prabowo-Gibran untuk Ketahanan Pangan
Prabowo Subianto
Pasangan Prabowo-Gibran mengusung sejumlah program untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan ketahanan pangan. Program ini termasuk mencetak dan meningkatkan luas panen tanaman pangan, serta pengembangan food estate untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu.

Dengan berbagai tantangan dan program yang diusung, tugas Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor pertanian Indonesia tidaklah mudah. Dukungan kebijakan yang tepat, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, menjadi kunci untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan.***

Search keywords:
Prabowo Subianto,Gibran Rakabuming Raka,Sektor pertanian Indonesia,Ketahanan pangan,Impor pangan Indonesia,Program swasembada pangan,Food estate,Jumlah petani Indonesia,Penyempitan lahan pertanian,Krisis pangan 2024,Upah buruh tani,Pemerintahan Prabowo-Gibran,Data BPS,Kemandirian pangan,Asa Cita 2,