Skandal Korupsi Kepala Dinas Pertanian, Bantuan Tani Rp 27 Miliar Hilang!

Kepala Dinas Pertanian korupsi

BARMOEL NEWS - Polisi telah menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi terkait bantuan tani untuk peremajaan sawit di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Bantuan senilai Rp 27 miliar yang seharusnya menjadi suntikan bagi kelompok tani, ternyata justru tidak tepat sasaran, menyebabkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 10 miliar.

Menurut laporan resmi dari Polres Katingan, dua tersangka yang ditetapkan adalah Ayus, selaku Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri, dan Yossy bin Djala, mantan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Gunung Mas periode 2020-2022. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah polisi mengumpulkan cukup bukti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Data dari situs resmi Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa Yossy bin Djala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana korupsi bersama-sama. Vonis yang dijatuhkan terhadapnya adalah pidana penjara selama 4 tahun serta denda sebesar Rp 200.000.000,-. Apabila denda tersebut tidak dibayar, Yossy bin Djala akan menjalani pidana kurungan selama 1 bulan. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-.

Skandal korupsi ini mengguncang masyarakat Kabupaten Katingan dan memunculkan pertanyaan tentang pengelolaan dana bantuan tani yang seharusnya menjadi dorongan bagi kemajuan sektor pertanian di daerah tersebut. Bantuan yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperbaiki infrastruktur pertanian, ternyata dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Peran Yossy bin Djala sebagai Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan menambah berat skandal ini. Sebagai pejabat yang seharusnya menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik, keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut menimbulkan kekecewaan yang mendalam.

Dampak dari korupsi ini tidak hanya berhenti pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat.

Untuk menghindari terulangnya kasus serupa di masa depan, penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pelaku korupsi, serta peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana publik menjadi hal yang sangat penting. Hanya dengan langkah-langkah konkret seperti itu, masyarakat bisa kembali percaya bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi segelintir orang.***